MAKALAH SEJARAH INDONESIA “PENGAKUAN KEDAULATAN”

 BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta merta mendapat pengakuan dari PBB dan dunia Internasional. Masih dibutuhkan perjuangan panjang agar Indonesia diakui oleh dunia internasional sebagai Negara yang berdaulat.
Selama berdiplomasi, bangsa Indonesia menggunakan berbagai strategi agar dunia internasional memberikan pengakuan kedaulatan. Perjuangan tersebut membuahkan hasil saat beberapa Negara mengakui Indonesia sebagai Negara yang berdaulat. Selain melakukan diplomasi kepada beberapa Negara, Indonesia juga memperjuangkan diplomasi melalui PBB, KTN dan UNCI merupakan dua lembaga yang dibentuk PBB untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Kedua lembaga tersebut memberikan manfaat bagi usaha bangsa Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatannya.
Usai Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pada akhir 1948, titik terang perundingan Indonesia dan Belanda mulai terlihat. Hal ini dikarenakan Belanda mendapat kecaman dan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk ultimatum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB menggelar sidang di Paris, Perancis, pada 22 Desember 1948. Forum yang tercetus berkat inisiatif Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Dr. Philip C. Jessup, ini menghasilkan resolusi PBB.
2
Intinya, PBB meminta kepada Belanda dan Indonesia untuk segera menghentikan konflik. Selain itu, PBB juga mendesak Belanda agar melepaskan para pemimpin atau orang-orang Indonesia yang ditahan. Saat itu, Belanda masih enggan memenuhi tuntutan tersebut sehingga pembicaraan panjang terus dilakukan.
Di tengah upaya tersebut, terjadilah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dilakukan oleh angkatan perang Republik Indonesia. Serangan massal selama 6 jam itu adalah bukti bahwa Indonesia masih eksis. Serangan Umum 1 Maret 1949 sontak menjadi pembicaraan di forum internasional dan memaksa Belanda agar bersedia duduk bersama dengan pihak Indonesia. Tanggal 14 April 1949, terjadi pertemuan di Jakarta antara Mr. Mohammad Roem selaku wakil Indonesia dengan Dr. J.H. van Roijen dari Belanda untuk membahas kelanjutan perundingan yang sempat tersendat. Dari pertemuan tersebut, pada 7 Mei 1949 dihasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Roem-Roijen.
Secara garis besar, hasil perundingan ini merupakan bentuk kemenangan politik Indonesia atas Belanda. Hasil Perjanjian Roem-Roijen juga membuka jalan bagi Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dengan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda.
3
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pengakuan Negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia?
2. Bagaimana peran PBB terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia?
3. Bagaimana hasil KMB dan Pengakuan Kedaulatan Indonesia Oleh Belanda?
4. Apa saja dampak dari KMB?
C. Manfaat Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan Negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran PBB terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia.
3. Untuk mengetahui hasil KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.
4. Untuk mengetahui apa saja dampak dari KMB.
4
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengakuan Negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia
Perjuangan bangsa Indonesia melawan hegemoni bangsa asing berakhir setelah pada 17 Agustus 1945 Soekarno dan Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, berita proklamasi kemerdekaan segera disebarluaskan, baik ke seluruh wilayah Indonesia maupun ke luar Negeri. Langkah ini bertujuan agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh seluruh rakyat dan dunia Internasional. Negara-Negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Mesir
Berbagai literatur menjelaskan bahwa Mesir merupakan Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Langkah pengakuan Mesir di dorong oleh keberadaan organisasi Ikhwanul Muslimin (IM). Pada saat itu Ikhwanul Muslimin dipimpin oleh Hasan al-Banna. Ia merupakan tokoh pencetus pan Islamisme Barat terhadap bangsa-bangsa berideologi Islam. Atas dasar tersebut, Ikhwanul Muslimin melalui pemerintah Mesir mendukung upaya Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda.
Dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Indonesia yang begitu kuat menyebabkan pemerintah Mesir akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 2946. Tidak sampai disitu saja, sebagai anggota Liga Arab, Mesir juga menyerukan agar Negara-Negara Arab seperti Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, dan Afganistan segera mengakui kemerdekaan Indonesia.
Akhirnya, pada tanggal 28 November 1946 sidang majelis Liga Arab memutuskan mengakui Indonesia sebagai Negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan.
Pada tanggal 6 Mei 1947 delegasi Indonesia menemui Hasan al-Banna dan petinggi Ikhwanul Muslimin lainnya. Pertemuan ini berlangsung cukup meriah karena diiringi oleh ribuan pendukung Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya, Sutan Sjahrir dan Agus Salim menyampaikan terima kasih atas dukungan rakyat Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada 10 Juni 1947 Mesir dan Liga Arab memberikan pengakuan de jure bagi Republik Indonesia. Dengan demikian, Mesir merupakan Negara pertama yang mengakui Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat.
2. India
Indonesia dan India merupakan dua Negara yang sama-sama berjuang melepaskan diri dari kolonialisme bangsa Barat pada awal abad XX. Perjuangan kedua Negara ini di pelopori oleh tokoh-tokoh dari golongan muda yang kemudian memunculkan paham nasionalisme. India merdeka dari penjajahan Inggris pada 15 Agustus 1947 atau dua tahun setelah Indonesia merdeka. Dalam perkembangannya, India mendukungpenuh perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan.
Dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia tidak terjadi secara spontanitas. Simpati India atas kemerdekaan Indonesia bermula saat Indonesia memberikan bantuan beras kepada India. Bantuan beras tersebut dikenal dengan diplomasi beras Sjahrir. Bertempat di pelabuhan Probolinggo, pada 19 Mei 1946 Sutan Sjahrir menyerahkan bantuan beras kepada perwakilan India di Indonesia, K.L. Punjabi. Peristiwa itu menjadi simbol bahwa Indonesia telah membantu India. Peristiwa tersebut juga menandai hubungan bilateral antara Indonesia dan India.
Saat Belanda melancarkan Agresi Militer I pada Juli 1947, India menjadi Negara yang paling lantang mengecam aksi tersebut. India membawa permasalahan ini dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Agustus 1947. Dalam sidang tersebut India menuduh Belanda telah melakukan agresi militer terhadap suatu Negara yang kedaulatannya telah diakui secara de facto.
Untuk mempererat hubungan kedua Negara, pada tanggal 3 Maret 1951 Indonesia dan India mengadakan perjanjian bilateral. Melalui perjanjian tersebut kedudukan Indonesia dan India dalam kancah hubungan internasional semakin kuat. Indonesia dan India juga berusaha membebaskan Negara-Negara di Asia dan Afrika dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Berbekal kesamaan visi tersebut, Indonesia dan India kemudian memelopori pelaksanaan Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada 18-24 April 1955. Indonesia dan India pun menjadi pelopor utama gerakan melawan kolonialisme dan imperialisme di kawasan Asia dan Afrika.
3. Palestina
Dukungan Palestina terhadap Indonesia sudah diberikan jauh sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Melalui radio Berlin dengan menggunakan bahasa Arab, Muhammad Amin al-Husaini mengajak seluruh Negara Arab mengakui Indonesia sebagai sebuah Negara yang berdaulat. Berita tersebut disiarkan dua hari berturut-turut hingga membuat surat kabar terkenal Palestina Al-Ahram terpengaruh untuk menyebarkan berita itu.
Salah satu tokoh Palestina yang paling mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Muhammad Ali Taher. Ia merupakan seorang saudagar kaya di Palestina. Dukungan kepada Indonesia ia wujudkan dengan menyerahkan seluruh uangnya di Bank of Arabia kepada bangsa Indonesia tanpa meminta tanda bukti. Ia meminta rakyat Indonesia bersedia menerima bantuan tersebut demi kemenangan perjuangan bangsa Indonesia. Sejak saat itu, gelombang demonstrasi mulai bermunculan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu bentuk rasa solidaritas rakyat Timur Tengah.
4. Australia
Hubungan baik Indonesia dan Australia sudah terjalin, terutama sejak awal abad XX. Pada saat itu banyak pelaut Indonesia dari Bugis dan Jawa yang bekerja di pelabuhan Sydney dan Melbourne. Mereka bekerja di perusahaan pelayaran milik Belanda yang beroperasi di Australia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menyebabkan banyak pelaut Indonesia mendapat diskriminasi dari perusahaan Belanda di tempat mereka bekerja. Peristiwa ini mendapat perhatian dari Australian Seamen’s Union in Sydney. Mereka kemudian melakukan protes dan unjuk rasa menuntut penghapusan diskriminasi. Aksi ini berakhir dengan bentrokan antara perusahaan Belanda dan para pelaut yang tergabung dalam Australian Seamen’s Union in Sydney. Sejak saat itu, Australia mulai bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Saat Belanda melancarkan Agresi Milliter I, seorang anggota CENKIM Mohammad Bondan bersama pers Australia menyebarkan berita tersebut. Dengan cepat pemerintah Australia membawa kasus tersebut ke sidang dewan Keamanan PBB. Agresi Militer I diakhiri dengan Perundingan Renville. Dalam perjanjian tersebut Australia mengirim dua delegasi, yaitu Richard Justice Kirby dan Thomas Critchley yang bertugas mendukung kepentingan Indonesia.
5. Vatikan
Vatikan merupakan Negara di Eropa yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Vatikan dirasa cukup penting karena Negara ini memiliki pengaruh cukup kuat bagi Benua Eropa dan Amerika. Hubungan baik Indonesia-Vatikan sudah terjalin sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1940 Mgr. Albertus Soegijapranata diangkat sebagai Vikaris Apostolik di Semarang. Sejak saat itu Soegijapranata selalu berhubungan dengan Takhta Suci Vatikan sebagai hierarki atasannya.
Sebagai salah satu Negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia, Vatikan tidak bisa langsung mengakui Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia baru dilaksanakan pada 6 Juli 1947. Keputusan Vatikan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia didasari atas persamaan landasan dan falsafah kehidupan kenegaraan. Selain itu, Vatikan dan Indonesia merasa memiliki prinsip yang sama, yaitu antiateisme, mendukung perdamaian dunia, memelihara kerukunan antarumat beragama dan kesejahteraan, serta berusaha menciptakan keadilan social bagi seluruh umat manusia.
Pengakuan kedaulatan Vatikan atas Indonesia ditandai dengan pembukaan kedutaan Vatikan bernama Apostolic Delegate di Jakarta. Saat itu Vatikan menugasi Georges Marie joseph sebagai duta besar Vatikan untuk Indonesia dengan masa kerja pada 1947-1955. Kebijakan Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia cukup mengejutkan dunia. Vatikan mengambil langkah ini agar Negara-negara penganut Katolik mengikuti langkah untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Vatikan kemudian menyerukan agar Negara-negara Eropa dan Amerika mendesak PBB segera menyelesaikan masalah sengketa Indonesia-Belanda. Desakan ini jelas senada dengan keinginan para pejuang diplomasi Indonesia yang ingin segera menyelesaikan konfrontasi dengan Belanda.

B. Peran PBB terhadap Pengakuan Kemerdekaan Indonesia
Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan cara pertempuran. Untuk mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia juga berjuang melalui jalan diplomasi. Perjuangan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu jalan diplomasi yang ditempuh bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia dalam forum sidang PBB tidak dilepaskan dari peran beberapa diplomat Indonesia. Dengan penuh kecerdikan dan kecerdasan, para diplomat tersebut melakukan berbagai manuver agar PBB mendukung upaya Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan.
Perjuangan melalui forum persidangan PBB dianggap membuahkan hasil saat banyak Negara Asia menaruh simpati atas masalah yang dihadapi Indonesia. Berbagai Negara Asia seperti India, Arab Saudi, dan Suriah menyampaikan usulan agar PBB segera mengambil tindakan terkait konflik Indonesia-Belanda. Peran PBB saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai berikut:
1. Peran PBB melalui Komisi Tiga Negara (KTN)
Agresi militer I Belanda di Indonesia pada tanggal 24 Juli 1947 mendapat reaksi keras dari dunia internasional. Delegasi India dan Australia di PBB mengajukan resolusi agar persoalan Indonesia dibahas ddalam siding Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut mendapat tanggapan positif dengan menjadikan masalah Indonesia sebagai salah satu agenda pembicaraan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik (Commite of Good Office) yang dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). Komisi ini memiliki anggota sebagai berikut:
a. Amerika serikat diwakili Richard Kirby, Australia dipilih mewakili kepentingan Indonesia.
b. Belgia diwakili Paul van Zeeland. Belgia dipilih mewakili kepentingan Belanda.
c. Amerika Serikat dipilih Australia dan Belgia sebagai pihak netral. Wakil Amerika Serikat dalam KTN adalah Frank Graham.
2. Peran PBB melalui UNCI
Saat Belanda melancarkan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948, dunia internasional langsung mengecam tindakan tersebut. Birma (Myanmar) dan India kemudian memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia di New Delhi pada tanggal 20-23 Januari 1949. Konferensi yang dihadiri sejumlah Negara Asia dan Afrika serta Australia menghasilkan resolusi yang disampaikan kepada PBB. Keesokan harinya Dewan Keamanan PBB melakukan sidang untuk membahas resolusi tersebut.
Pertemuan tersebut menyepakati pembentukan United Nations Commisions for Indonesia (UNCI) untuk menggantikan Komisi Tiga Negara. Setelah terbentuk, UNCI segera melakukan pembicaraan dengan Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh. Hatta di pengasingan. Selain itu, UNCI memberikan tekanan terhadap Belanda agar menghentikan agresi militer dan mengembalikan para pimpinan Republik Indonesia ke Yogyakarta.
C. Hasil KMB dan Pengakuan Kedaulatan Indonesia Oleh Belanda
Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan di Deen Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Sementara itu pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi di satu pihak dan wakil tinggi mahkota Belanda di pihak lain, mengumumkan pemberhentian tembak-menembak. Perintah itu berlaku efektif mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera.
Sementara pada tanggal 4 Agustus 1949 pemerintah Republik Indonesia menyusun delegasi untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar yang terdiri dari Drs Moh. Hatta (Ketua), Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Soepomo, dr.J.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjoyo, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Kolonel T. B. Simatupang dan Mr. Muwardi.
Hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) untuk diratifikasi. Selanjutnya pada tanggal 15 desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Pada tanggal 16 Desember 1949 dan pada tanggal 17 Desember 1949 Presiden RIS diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949 kabinet RIS yang pertama dibawah pimpinan Drs. Moh. Hatta selaku Perdana Menteri, dilantik oleh Presiden. Akhirnya, pada tanggal 23 Desember delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat ke Neederland untuk menandatangani piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Nederland diadakan upacara penandatangan naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan.
Di Nederland bertempat di Ruang Takhta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A Sassen, dan Ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada RIS. Pada waktu yang sama di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J Lovink dalam suatu upacara, membubuhkan tanda tangan mereka pula pada naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh suatu Negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali Papua). Dengan demikian, berakhirlah secara resmi perang kemerdekaan Indonesia.
Dengan demikian, pada hakikatnya apa yang dilakukan pihak Belanda adalah mengakui kedaulatan bangsa Indonesia sendiri atas wilayah nasionalnya, yang dalam hal ini diwakili oleh RIS.
Istilah penyerahan perlu diberi tanda kutip karena sebenarnya Belanda tidak perlu menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia karena Negara ini telah memiliki kedulatannya secara de jure pada tanggal 17 Agustus 1945. “penyerahan” kedaulatan berarti secara formal pemerintah Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, perang kemerdekaan yang berlangsung sejak tahun 1945 telah berakhir berkat perjuangan militer serta diplomasi yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Adapun hasil dari KMB yaitu sebagai berikut:
1. Belanda mengakui RIS sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat
2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
6. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang TentaraKerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
D. Dampak Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar memberikan dampak yang cukup menggembirakan bagi Bangsa Indonesia. Karena sebagian besar hasil dari KMB berpihak pada Bangsa Indonesia, sehingga dampak positif pun diperoleh Indonesia. Berikut merupakan dampak dari Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia:
1. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
2. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
3. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
4. Bentuk Negara Serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Selain dampak positif, Indonesia juga memperoleh dampak negatif, yaitu belum diakuinya Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Sehingga Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI.

BAB III
SIMPULAN
Pengakuan Negara lain terhardap kemerdekaan Indonesia sangat diperlukan. Negara-Negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia saat itu yaitu Mesir, India, Palestina, Australia, dan Vatikan.
Konferensi Meja Bundar merupakan sebuah pertemuan pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag yang merupakan tindak lanjut dari perundingan Roem-rojen yang secara eksplisit hasilnya menandakan bahwa Belanda mulai mengakui kedaulatan Indonesia. Sidang KMB ini antara lain membahas mengenai pembentukan panitia pusat yang anggotanya dari pihak Indonesia terdiri dari Mohammad Hatta, Moh Roem, A.K Pringgodigdo, Sultan Hamid II, Ide Anak Agung, dan Soeparmo sementara dari pihak Belanda sendiri anggotanya ialah Van Maarseven, D.U Stikker, Van Rojen dan Van der Vlak. Di dalam konferensi ini juga banyak terjadi perdebatan, terutama yang menyangkut masalah Irian Barat sebab pihak Belanda keberatan untuk menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia Serikat. Hasil nyata dari adanya konferensi ini ialah adanya penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia yang secara resmi diserahkan oleh Ratu Juliana pada tanggal 27 Desember 1949. Hasil ini cukup memuaskan bagi pihak Indonesia meskipun di sisi lain perihal Irian Barat masih terombang-ambing karena keputusan mengenai Irian Barat akan diputuskan maksimal setahun dari perundingan tersebut dengan pengertian bahwa dalam jangka setahun dari penyerahan kedaulatan, soal-soal mengenai Irian Barat akan ditentukan dengan jalan perundingan antara RIS dan Belanda.

DAFTAR PUSTAKA
Rahata, Ringgo.2019. Perjuangan Pengakuan Kedaulatan NKRI. Kalimantan
Barat : Maraga Borneo Tarigas.
https://www.slideshare.net/mohammedviddien/makalah-konferensi-meja-bundar
https://padang.tribunnews.com/2021/03/07/bagaimana-proses-pengakuan-kedaulatan-indonesia-terjadi?page=2
https://docplayer.info/33463921-Bab-xiv-pengakuan-kedaulatan-indonesia-oleh-belanda.html